Jakarta (PBBNews)- Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) hasil Muktamar Bali menggelar pertemuan khusus dengan sejumlah Pimpinan Tertinggi partai. Dalam pertemuan tersebut ditegaskan sikap untuk menjaga soliditas internal di tengah dinamika dualisme kepemimpinan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB se Indonesia yang masih terjadi di tubuh PBB.
Sekretaris Jenderal DPP PBB Hasil Muktamar Bali, Dr. Drs Ali Amran Tanjung, SH.,M.Hum, menyampaikan bahwa seluruh jajaran pengurus di semua tingkatan diminta untuk tetap tenang dan tidak terpancing dengan isu yang berkembang. Ia menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi proses yang sedang berjalan.
“Agar Pengurus DPP, DPW dan DPC PBB hasil Muktamar Bali diminta tetap merapatkan barisan, menguatkan kesabaran dan tetap tenang menunggu langkah-langkah berikutnya yang sedang dalam proses persiapan,” ujar Ali Amran Tanjung di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Menurut Ali Amran, saat ini DPP tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk konsolidasi organisasi. Namun, langkah-langkah tersebut belum dapat dipublikasikan secara luas karena masih dalam tahap finalisasi dan koordinasi dengan para pimpinan wilayah.
Ia juga menegaskan bahwa polemik dualisme di Partai Bulan Bintang baik di DPP, DPW dan DPC PBB se Indonesia pada akhirnya harus diselesaikan melalui jalur hukum. Hal ini dinilai sebagai satu-satunya cara konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum siapa yang sah memimpin partai.
“Karena yang pasti bahwa pada akhirnya semua proses dualisme Kepengurusan PBB saat ini pada semua tingkatan ujungnya adalah keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan atau Mahkamah Agung RI yang akan menentukan siapa sesungguhnya yang sah berhak secara hukum untuk memimpin Partai Bulan Bintang,” jelasnya.
Ali Amran meminta seluruh Pengurus dan kader PBB di DPW dan DPC se Indonesia untuk tidak melakukan kegiatan yang kontraproduktif dan dapat memperkeruh situasi. Ia mengajak semua pihak fokus pada penguatan struktur dan pembinaan anggota hingga ada kepastian hukum dari lembaga peradilan.
Menegaskan Komitmen Taat Konstitusi
Ali Amran juga mengaitkan sikap DPP PBB hasil Muktamar Bali dengan arah kepemimpinan nasional saat ini. Ia menyebut pesan Presiden Prabowo Subianto yang sangat marah jika ada menterinya yang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan keluarganya harus menjadi cermin bagi seluruh partai politik.
“Prinsip yang sama harus kita pegang di internal partai. Kekuasaan di partai tidak boleh digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Kami di PBB hasil Muktamar Bali berkomitmen menjadi kelompok yang taat AD/ART dan menjunjung tinggi konstitusionalitas,” tegas Ali Amran.
Ia menambahkan, jika kepemimpinan partai dijalankan sesuai konstitusi dan jauh dari praktik pragmatisme, maka kepercayaan publik kepada Partai Bulan Bintang akan kembali pulih. Menurutnya, keteladanan dalam berorganisasi adalah bagian dari dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo yang ingin membersihkan penyalahgunaan wewenang di semua lini. (*)
