Foto: Kompas TV
Jakarta (PBBNews)— Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) memastikan pembentukan tim penyelidik khusus untuk mengusut dugaan praktik pembalakan liar yang disebut menjadi salah satu penyebab utama bencana banjir besar di Sumatera. Keputusan ini diambil menyusul desakan publik agar aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga menindak jaringan pelaku perusakan lingkungan.
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk pelacakan alur perizinan, keterlibatan perusahaan, dan kemungkinan adanya beking oknum tertentu. Tim investigasi akan melibatkan gabungan personel dari Bareskrim Polri, Polda setempat, dan aparat kehutanan.
“Kami tidak akan membiarkan tragedi ini berlalu tanpa pertanggungjawaban. Jika terbukti ada praktik pembalakan yang menyebabkan banjir, siapa pun yang terlibat—baik perorangan, kelompok, maupun korporasi—akan diproses sesuai hukum,” tegasnya kepada media saat kunjungan ke Posko Arte Mortem RS Bhayangkara Padang, Kamis (04/12/2025).
Ia juga menegaskan bahwa penyelidikan akan mencakup audit penggunaan kawasan hutan, pendataan titik penebangan ilegal, dan penelusuran mata rantai distribusi kayu hasil pembalakan. Analisis citra satelit serta keterangan masyarakat setempat akan menjadi bagian dari proses pembuktian.
Keputusan ini mendapat perhatian luas setelah sejumlah laporan menyebut maraknya pembukaan lahan dan penebangan hutan di wilayah hulu yang memperparah kerusakan ekosistem, menyebabkan tanah kehilangan kemampuan menyerap air dan memicu banjir bandang.
Wakapolri menyatakan bahwa selain penegakan hukum, Polri juga bekerja sama dengan BNPB dan pemerintah daerah untuk memastikan pemulihan lingkungan berlangsung secara berkelanjutan. “Penindakan hanyalah satu bagian. Yang lebih penting adalah memastikan kerusakan tidak berulang,” ujarnya.
Aktivis lingkungan menyambut baik pembentukan tim penyelidik namun menekankan perlunya transparansi dan keberanian mengusut aktor besar. Mereka berharap penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga dalang dari jaringan pembalakan.
Sementara itu, pemerintah daerah di sejumlah wilayah terdampak banjir menyatakan siap memberikan dukungan data dan informasi kepada tim penyelidik, termasuk mengenai lokasi rawan pembalakan liar yang telah lama menjadi keluhan masyarakat.
Polri memastikan proses penyelidikan akan berlangsung cepat dan akuntabel, dan hasilnya akan diumumkan ke publik. “Kami tidak akan berkompromi dengan kejahatan lingkungan. Ini soal keselamatan rakyat dan masa depan generasi mendatang,” tutup Wakapolri. (S/berbagai sumber)
