Jakarta (PBBNews)-Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (PP PARMUSI) mengingatkan Presiden RI Prabowo Subianto agar bertindak cepat dan tepat dalam mengantisipasi potensi terjadinya krisis politik, sosial dan ekonomi secara bersamaan. Selain itu, PP Parmusi juga mengusulkan dalam menjaga stabilitas agar Presiden Prabowo melakukan deteknsi dini, dialog terbuka dan menindak tegas para koruptor yang merugikan keuangan negara.
Menurut Ketua Umum PP PARMUSI Dr. Drs. Ali Amran Tanjung, SH., M.Hum, jika tiga krisis itu terjadi sekaligus, risiko munculnya people power hingga dapat menggagalkan visi misi pemerintahan Prabowo dalam mensejahterakan rakyat dan membawa Indonesia menjadi negara maju.
“Presiden Prabowo punya amanah besar dari rakyat. Tapi amanah itu akan sulit dijalankan jika stabilitas nasional terganggu. Krisis ekonomi tanpa diimbangi komunikasi politik yang baik, ditambah gejolak sosial yang tidak ditangani, adalah kombinasi berbahaya,” tegas Ali Amran Tanjung didampingi Sekretaris Jenderal PP PARMUSI KH. KH Tairman Elon, SH., MH dan Wakil Ketua Umum PP PARMUSI M. Ambardi SE, Haekal Syafar, S.E, Abdul Malik, SE., MM, H. Muhammad Iqbal, SE., M. Com dan pengurus lainnya di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Dikatakan Ali Amran, berdasarkan pengalaman sejarah bangsa menunjukkan krisis yang terjadi secara bersamaan selalu menjadi pemicu besar perubahan politik. Dia mencontohkan seperti tahun 1966 dan 1998, terjadi krisis ekonomi di Indonesia hingga publik tidak percaya terhadap pemerintah hingga terjadi reformasi.
“Lihat 1966 dan 1998. Ketika krisis ekonomi berpadu dengan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, dan ruang dialog politik tertutup, maka rakyat turun ke jalan. Itu yang kita sebut people power. Kita tidak ingin sejarah berulang,” ujar Ali Amran.
Ali Amran mengutip pandangan ekonom senior almarhum Dr. Rizal Ramli yang pernah memperingatkan, bahwa inflasi tinggi, pengangguran, dan ketimpangan tanpa penanganan cepat akan memicu keresahan sosial. Sementara pengamat politik alm. Prof. Salim Said menekankan bahwa legitimasi politik akan runtuh jika rakyat merasa tidak didengar.
PP PARMUSI sendiri sebut Ali Amran, menilai Presiden Prabowo sudah menunjukkan komitmen keberpihakannya pada rakyat melalui kebijakan subsidi transportasi, penguatan ketahanan pangan, dan penegasan anti-korupsi. Namun, komunikasi publik dan kecepatan merespons gejolak di lapangan menjadi kunci.
“Rakyat tidak butuh janji panjang. Rakyat butuh rasa aman, harga stabil, lapangan kerja, dan keadilan. Jika tiga hal itu terganggu, maka kepercayaan akan runtuh dalam hitungan minggu,” kata Ali Amran.
Karenannya PP Parmusi ungkap Ali Amran mengusulkan ke pemerintahan Prabowo agar memperkuat tiga hal, yakni deteksi dini krisis melalui data lapangan yang akurat, bukan hanya laporan birokrasi. Berikutnya, dialog terbuka dengan ulama, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan pelaku usaha agar aspirasi tidak menumpuk jadi kemarahan. Dan tak kalah pentinynya menindak tegas para koruptor dan penyalahgunaan kekuasaan agar rakyat melihat negara hadir untuk mereka, bukan untuk elite.
Ali Amran juga menegaskan, gangguan stabilitas akan langsung menghantam target Indonesia Emas 2045. Investasi kabur, pertumbuhan melambat, dan program prioritas seperti hilirisasi, swasembada pangan dan energi bisa terhenti.
“Presiden Prabowo tidak boleh bekerja sendirian. Seluruh pejabat harus jadi perisai rakyat, bukan beban rakyat. Kalau pejabat sibuk menjaga posisi dirinya dan anaknya / keluarganya dan memperkaya diri, sibuk cipta kondisi untuk pencitraan diri untuk dapat dipilih sebagai CAPRES ATAU CAWAPRES 2029, maka people power bukan lagi ancaman, tapi keniscayaan,” ujarnya.
Di akhir pernyataan, ia mengajak seluruh elemen bangsa mengawal pemerintahan dengan cara konstitusional. Katanya, kritik boleh keras, tapi jangan sampai merusak. “Tujuan kita satu: Indonesia maju, adil, dan sejahtera. Itu hanya bisa tercapai jika semua elemen bangsa lebih memikirkan dan merisaukan kepentingan rakyat dari pada dirinya dan keluarganya serta kelompoknya. Tentu saja yang juga sangat penting adalah kalau pemimpin cepat, rakyat tenang, dan negara adil,” tandas Ali Amran. (*)
