Jakarta (PBBNews)- Ketua Umum Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) Dr. Drs Ali Amran Tanjung, SH., M.Hum mengingatkan seluruh pengurus dan kader PARMUSI di seluruh Indonesia untuk tidak ikut menjadi corong kebencian kepada pemerintah. Peringatan itu disampaikan menyikapi meningkatnya polarisasi politik dan maraknya narasi negatif di media sosial terkait kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Ali Amran, sikap kebencian kepada figur berpotensi membuat kader kehilangan objektivitas dalam menilai kebijakan publik. Ia menegaskan prinsip dasar PARMUSI sebagai ormas Islam adalah keadilan.
“Warga PARMUSI harus bersikap adil atas program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Sikap adil berarti memisahkan penilaian terhadap orang dengan penilaian terhadap substansi program,” ujar Ali Amran Tanjung di Jakarta, Minggu (21/6/2026).
Ada tiga arahan kongkrit yang disampaikan Ali Amran ke para pengurus dan kader PARMUSI, yakni Pertama, agar para pengurus dan kader PARMUSI dalam menyampaikan kritik dengan berbasis data terutama jika ada program pemerintah Prabowo yang menyimpang dan tidak tepat sasaran. Tujuan menyampaikan kritik adalah untuk perbaikan, bukan menjatuhkan. Kedua, setiap kritik yang disampaikan haruslah disertai solusi atau alternatif kebijakan. Ketiga, kader wajib berani menyebut dan mengapresiasi program pemerintah yang sudah berdampak positif agar bisa dilanjutkan.
Sebagai contoh program yang perlu dievaluasi dan diperbaiki, kata Ali Amran, yakni pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Ia mencatat masih ada laporan keterlambatan distribusi, menu yang kurang bervariasi, dan pengawasan mutu gizi yang belum merata. Solusinya kata Ali, agar melibatkan koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) pangan lokal sebagai supplier. Berikutnya, agar memperkuat audit gizi oleh ahli gizi independen serta buka dashboard anggaran MBG agar publik bisa mengawasi real-time.
“MBG tidak harus dihentikan secara total, tetapi harus dievaluasi total. Bila perlu, lakukan moratorium terbatas untuk wilayah dan skema yang bermasalah. Fokuskan pada daerah yang benar-benar rawan gizi buruk, wilayah 3T, keluarga miskin ekstrem, dan anak-anak yang paling membutuhkan,” paparnya.
Dia juga meminta kepada Presiden Prabowo agar mengambil langkah tegas terhadap para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat. Presiden Prabowo katanya, tidak cukup hanya mengatakan akan memberantas korupsi dan marah ke para koruptor., tapi mesti ada tindakan nyata,sebab rakyat sudah terlalu sering mendengar pidato seperti itu.
“Yang dibutuhkan hari ini adalah bukti. Tangkap mafia anggaran. Bongkar jaringan rente. Bersihkan kementerian dan lembaga dari para pemburu proyek. Pecat pejabat yang menjadi beban moral pemerintahan. Buka audit program strategis kepada publik. Libatkan lembaga independen dan masyarakat sipil dalam pengawasan,” tegas Ali Amran.
Contoh lain yang perlu perbaikan, lanjut Ali Amran, implementasi kebijakan hilirisasi industri.Dia menilai hilirisasi sudah tepat arah, namun di lapangan masih ada konflik lahan, penyerapan tenaga kerja lokal yang belum maksimal, dan dampak lingkungan yang dikeluhkan warga. Solusinya menurutnya, mempercepat sertifikasi lahan masyarakat, mewajibkan perusahaan penuhi kuota pekerja local, memberi pelatihan vokasi, dan menegakkan AMDAL serta reklamasi pasca tambang secara konsisten.
Di sisi lain, Ketua Umum PARMUSI juga menyebut sejumlah program pemerintah Prabowo yang sudah baik dan berdampak positif sehingga harus dilanjutkan dan diapresiasi. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis itu sendiri. Dikatakannya, di banyak sekolah, MBG terbukti meningkatkan kehadiran siswa dan konsentrasi belajar anak.
“Ini program yang manfaatnya langsung dirasakan ibu dan anak. Harus diteruskan dengan perbaikan tata kelola”, bebernya.
Program hilirisasi nikel dan mineral kritis juga ia apresiasi. Data BPS menunjukkan nilai ekspor dan investasi di sektor smelter meningkat signifikan, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah. “Ini langkah strategis menjaga kedaulatan ekonomi. Kader PARMUSI harus berani dukung program yang memang menguatkan Indonesia”, tegasnya.
Diakhirnya pernyataannya, dia menegaskan posisi PARMUSI sebagai mitra kritis yang independen. Katanya, jika warga negara hanya bisa berteriak kekurangan tanpa menyebut kebaikan, negara akan mundur. Karenanya, kader PARMUSI harus jadi penimbang. “Berani kritik yang salah, berani kasih solusi, dan berani dukung yang benar”, pungkasnya.
Sikap tersebut menurutnya lagi, akan menjaga kepercayaan umat dan memperkuat peran PARMUSI dalam mengawal kemaslahatan bangsa. (*)
