Oleh: Dr Drs. Ali Amran Tanjung, SH, M.Hum
Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera kembali menelanjangi realitas: ketika bencana datang, kecepatan para pemimpin diuji, dan publik mencatat siapa yang benar-benar hadir.
Di tengah situasi darurat, di saat air mata rakyat belum kering, muncul satu nama yang terus berkeliling dari satu titik bencana ke titik bencana lainnya, yaitu Kang Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat.
Di Sumatera Barat, KDM datang tanpa menunggu panggilan. Ia masuk ke kawasan yang terisolasi, membagikan bantuan sembako, menyapa warga yang rumahnya terendam, dan merekam langsung kondisi di lapangan.
Video dan foto kunjungannya viral: KDM mengangkut paket bantuan dengan tangan sendiri, mengunjungi rumah-rumah warga yang masih berlumpur. Di saat yang sama, warganet bertanya-tanya: di mana pemimpin Sumatera Barat?
Tak berhenti di Sumbar, KDM kemudian bergerak ke Sibolga, Sumatera Utara. Di kota pesisir yang terdampak banjir dan longsor ini, ia kembali turun langsung, menyusuri permukiman yang rusak. Kehadirannya menjadi penguatan moral bagi warga yang kehilangan rumah dan mata pencaharian.
Lagi-lagi, publik menyuarakan pertanyaan sama: mengapa pejabat setempat tidak muncul secepat ini? Perjalanan kemanusiaan KDM berlanjut ke Aceh Tamiang, salah satu wilayah yang paling parah terdampak banjir. Ia berbaur dengan warga, melihat jembatan-jembatan terputus, dan menyampaikan bantuan untuk korban yang masih bertahan di posko darurat.
Di media sosial, reaksi publik menguat: “Gubernur Jawa Barat datang, pemimpin kami di mana?” “Orang luar lebih peduli daripada pemimpin kami sendiri.” Pertanyaan ini menggema dengan nada kritik yang semakin tajam. KDM memang dikenal sebagai figur yang bergerak tanpa birokrasi panjang. Ia datang, melihat langsung penderitaan rakyat, dan memberikan apa yang bisa diberikan.
Langkahnya yang spontan justru menjadi sorotan tajam terhadap para kepala daerah terdampak yang seolah tak hadir pada jam-jam awal bencana. Dalam situasi krisis, kehadiran fisik pemimpin bukan sekadar formalitas. Ia adalah pesan psikologis bahwa rakyat tidak dibiarkan menghadapinya sendirian.
Ketika seorang gubernur dari Jawa Barat bisa hadir, wajar publik mempertanyakan, mengapa pemimpin daerah sendiri tidak terlihat? Apakah mereka kurang informasi? Tidak mungkin. Kurang kemampuan? tidak masuk akal. atau… kurang kepekaan? Banjir ini bukan hanya menguji infrastruktur daerah, tetapi juga menguji akurasi respon pemimpin lokal.
Apa yang dilakukan KDM di Sumatera Barat, Sibolga, dan Aceh Tamiang adalah cermin moral bagi para pemimpin daerah. Ia datang karena hati, bukan karena protokol. Karena panggilan kemanusiaan, bukan agenda politik. Sementara itu, para kepala daerah yang wilayahnya sedang dalam kondisi darurat justru tertinggal dari sisi kehadiran maupun respon cepat. Publik melihat, mencatat, dan membandingkan.
Di era digital, publik tidak perlu menunggu laporan resmi. Mereka melihat sendiri siapa yang turun ke lapangan, siapa yang datang setelah semua stabil, dan siapa yang absen. Banjir Sumatera telah menjadi panggung yang memperlihatkan siapa pemimpin yang benar-benar hadir ketika rakyat membutuhkan. Dan kali ini, nama KDM berada di garis depan, bukan karena jabatannya, tetapi karena kepekaan nuraninya.
*Penulis adalah:
- Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang
- Senior KAHMI dan Mustasyar NU/Senior NU di Sumatera Utara
- Ketua Pengurus Wilayah PARMUSI Sumut
