Medan (PBBNews)-Merespon unjukrasa ribuan masyarakat korban konflik dengan PT Tuba Pulp Lestari (PT TPL), Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution menggelar rapat dengan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis, Ephorus HKBP, Pdt. Dr. Victor Tinambunan, dan Masyarakat Adat di Kantor Gubernur Sumut, Jln Diponegoro Medan, Senin kemarin (24/11/2025).
Poin penting hasil rapat, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan sepakat mengeluarkan surat rekomendasi untuk menutup operasional PT Toba Pulp Lestari yang ada di Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba.
“Yang pasti kesimpulannya disampaikan, kami dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengeluarkan surat rekomendasi (tutup TPL) kepada pemerintah pusat,” kata Bobby Nasution saat diwawancarai wartawan seusai rapat di Kantor Gubsu, Medan.
Dia melanjutkan, TPL berada di Sumatera Utara atau terletak di 12 kabupaten. Menurut kesepakatan mereka dalam pertemuan, surat rekomendasinya nantinya merupakan hasil diskusi antara seluruh pihak, termasuk dari Sekber, Pemerintah Kabupaten, dan Forkopimda.
Apa saja isi rekomendasinya, Bobby mengatakan mereka akan melihat, termasuk di dalamnya harus ada pandangan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. “Ini harus sama-sama kami sepakati. Saya bilang tadi, kalau persoalan tutup, kami hanya boleh merekomendasikan, termasuk pandangan-pandangan bagaimana dengan tenaga kerja di sana, ada solusinya juga,” tutur Bobby.
Diberitakan sebelumnya, ribuan massa dari berbagai kelompok masyarakat, mahasiswa, akademisi hingga tokoh agama berunjukrasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jln Diponegoro Medan, Senin (10/11/2025).
Dalam aksinya, massa yang datang dengan membawa berbagai bendera, spanduk dan poster menuntut agar pemerintah menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL). Menurut massa, PT TPL yang berdiri sejak 26 April 1983 dan memulai kegiatan komersilnya pada, 1 April 1989 telah merusak lingkungan dan kerap menimbulkan konflik dengan masyarakat. (M)
