Jakarta (PBBNews)-Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) yang terdiri dari delapan Partai Politik (Parpol) non parlemen resmi dideklarasikan, di Jakarta, Sabtu (22/11/2025).
Kedelapan Parpol non parlemen yang tergabung dalam GKSR terdiri yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, PPP, Perindo, Partai Buruh, Partai Ummat, PKN, dan Partai Berkarya.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra yang hadir bersama Tim Pokja unsur pengurus PBB dan bersama pimpinan tujuh Partai Politik (Parpol) mengatakan, selain mendeklarasikan GKSR, kedelapan Partai Politik yang sebelumnya tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Politik non parlemen juga menyepakati empat isu utama perjuangan.
Keempat isu tersebut, adalah (1) memperjuangkan sistem verifikasi Parpol berkeadilan; (2) memperjuangkan sistem Pemilu campuran (mix method); (3) memperjuangkan penurunan Parliamentary Treshold 1% ; dan (4) memperjuangkan dana Parpol mencakup pula bagi Parpol non parlemen.
Sebelum deklarasi GKSR, para pengurus dan pimpinan delapan Parpol non Parlemen menggelar rapat. Pada kesempatan pertama rapat dibuka, Ketua Umum PBB Gugum Ridho Putra mendapat kesempatan berbicara untuk menyampaikan pikirannya. Diapun mengusulkan pengerucutan fokus perjuangan agar semua Parpol nonparlemen tidak hanya lolos ikut Pemilu, tetapi juga agar suara yang diraih bisa terkonversi menjadi kursi.
“Tiga dari empat isu utama yang disepakati diusulkan Partai Bulan Bintang,” ujar Gugum.
Tiga isu tersebut, kata Gugum, yakni soal verifikasi Parpol alumni Pemilu cukup vermin tanpa verfak, sistem Pemilu diterapkan sistem campuran, dan PT diturunkan di angka 1 persen.
Dalam rapat tersebut, Ketua Umum PBB bersama tujuh pimpinan Parpol lain turut menandatangani deklarasi GKSR. Selain menandatangani naskah deklrasi GKSR, pimpinan kedelapan Parpol itu juga menyatakan komitmennya secara bersama sama memperjuangkan empat point utama yang disepakati.
“Kita akan berjuang selama empat tahun hingga terwujud electoral justice bagi semua Parpol non parlemen,” tegas Gugum.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menyatakan, deklrasi GKSR sebagai bentuk untuk membangun Indonesia secara bersama-sama. Menurutnya, deklarasi GKSR itu bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
“Saya ingin mempertegas, jangan ada isu seolah-olah kami ini tidak mendukung pemerintah, keliru. Kami semua yang hadir ini mendukung konstitusi , mendukung pemerintah kepemimpinan Pak Prabowo,” kata Oesman Sapta Odang.
Dia menyakini, Prabowo akan mengubah sistem politik Indonesia lebih baik lagi dengan salah satunya mendengarkan apa yang menjadi aspirasi delapan Parpol yang tergabung dalam GKSR. “Kami bukan anti pemerintah, kami justru sangat mendukung pemerintah,” tegasnya.
Hadir dalam acara deklrasi GKSR, Ketua Umum PBB Gugum Ridho Putra, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Sekjen Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah, Waketum PPP Andi Eurya Wijaya, Sekjen PKN Sri Mulyono, Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, dan Sekjen Partai Berkarya Irmanjaya Thaher. (M)
